Satu Tahun Prabowo–Gibran: Reformasi Polri Gagal, Copot Kapolri Sekarang!
Gobidik.com-Buol 20 Oktober 2025 menandai satu tahun Pemerintahan yang sah Prabowo-Gibran dijalankan. Program Asta Cita sedang diupayakan, meski belum punya jaminan keberhasilannya. Satu tahun mengelola kekuasaan, barangkali masih terlalu dini untuk diadili berhasil-tidaknya janji program pemerintah Prabowo-Gibran.
Secara umum, program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, stimulasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Hilirisasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui sejumlah program prioritas yang sudah dimulai hingga capaian politik luar negeri yang telah diperoleh, merupakan langkah yang tepat, bila itu konsisten dan sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.
Cita-cita besar itu akan berjalan apa bila didukung rakyat dan rakyat pula mesti ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional, baik secara ekonomi maupun secara politik melalui front Persatuan Nasional. Namun, tatkala rakyat mulai melibatkan diri dengan aktif meyampaikan pendapat, satu institusi negara masih memperlihatkan arogansi, represifitas dan perlawanannya pada kehendak rakyat.
Institusi itu bernama Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di bawah bendera stabilitas, kekuasaan justru terkesan memelihara watak represif aparat kepolisian. Reformasi Polri yang digembar-gemborkan sejak 1998 kini tinggal slogan kosong, meski sekarang sedang dipertimbangkan lagi.
Polisi hari ini bukan pengayom, tapi penghadang rakyat yang menuntut haknya. Petani dipukul ketika mempertahankan tanahnya. Buruh ditangkap karena menolak kebijakan upah yang tak adil. Mahasiswa dibungkam dengan gas air mata dan borgol hanya karena menagih janji keadilan.
Menurut KontraS, sepanjang 2024 tercatat sedikitnya 153 peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil. Polanya berulang: kekerasan fisik, penyiksaan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang. Sementara sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan peningkatan tajam kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia, termasuk di sektor agraria dan buruh.
Kita melihat hal yang sama di berbagai wilayah: kekerasan di Rempang saat warga menolak penggusuran, tindakan brutal di Wadas, serta pembubaran paksa demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah. Bahkan tragedi Stadion Kanjuruhan hampir dilupakan. Semua berlangsung di bawah mata kekuasaan, tanpa ada sanksi, tanpa evaluasi.
Polri hari ini kehilangan jati dirinya. Tri Brata dan Catur Prasetya yang seharusnya menjadi pedoman moral hanya tinggal formalitas upacara. Kepolisian bukan lagi alat penegak hukum, melainkan alat politik yang menjaga kepentingannya sendiri dan kepentingan segelintir elit. Padahal, tugas utama Polri adalah melindungi rakyat, bukan memukulnya.
Menurut Komnas HAM, kecenderungan represif aparat telah menjadi “indikasi mundurnya komitmen negara terhadap prinsip HAM.” Ketika aparat menjadi pelaku pelanggaran, tapi tetap kebal dari hukuman, maka hukum kehilangan maknanya.
Reformasi Polri jelas gagal di tangan kepemimpinan sebelumnya. Tidak ada evaluasi serius terhadap praktik kekerasan, tidak ada transparansi penegakan etik, dan tidak ada keberanian membersihkan institusi dari kultur militeristik yang menindas. Kepala Polri sekarang adalah pihak yang paling bertanggung-jawab, warisan kekuasaan lama yang akan menghambat kemajuan demokrasi Indonesia.
Presiden Prabowo harus segera mengambil langkah politik tegas, yaitu mencopot Kapolri. Ini bukan sekadar soal figur, tapi soal tanggung jawab moral dan arah pemerintahan. Selama kepolisian dibiarkan menjadi tangan besi kaum serakahnomics, maka janji demokrasi dan hak asasi manusia hanya menjadi jargon kosong.
Rakyat tidak butuh polisi yang loyal pada penguasa apalagi loyal pada pejabat dan konglomerat rakus, tapi rakyat butuh polisi yang berani berpihak pada keadilan untuk rakyat. Jika negara terus membiarkan aparatnya menindas rakyat, maka rakyat sendiri yang akan menagih dengan caranya sendiri.
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran telah cukup membuktikan: reformasi Polri gagal total, karena pembusukan dari kepala tidak dibersihkan. Inilah momentum yang mendesak: Saatnya copot Kapolri, dan kembalikan kepolisian ke pangkuan rakyat.
Pos terkait
Trending
- 
- 
- 
Tidak ada komentar