Kasus Dugaan Korupsi Siptank Kembali Mencuat, Enam Nama Disebut Hakim Masih Bebas

Gobidik.com_Gorontalo, Kasus dugaan korupsi proyek Siptank di Kabupaten Pohuwato kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Pasalnya, setelah adanya penetapan satu orang tersangka yakni mantan Kepala Dinas Perkim Pohuwato berinisial AS, justru penegakan hukum dinilai semakin amburadul.

Publik mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini. Sebab, di balik ditetapkannya satu tersangka tersebut, rupanya masih ada enam nama lain yang disebut dalam putusan pengadilan dan diduga kuat turut menikmati aliran dana serta memainkan peran dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kanwil Kemenag Sulut Harus Transparan, Publik Perlu Jawaban Soal Dugaan Praktik Orang Dalam di PAI Fair 2025

208 Redaksi

Nama-nama itu bahkan secara tegas disebutkan dalam putusan Ketua Majelis Hakim sebagai pihak yang terlibat, antara lain:

1. FS, mantan Sekretaris Dinas Perkim
   — diduga berperan melakukan pencairan anggaran proyek hingga 100 persen (SPM ke-3) padahal progres pekerjaan belum sepenuhnya selesai.
2. YW, staf Dinas Perkim — diduga melakukan pungutan sebesar 3 persen di setiap pencairan anggaran pada KSM.
3. MRM, staf Dinas Perkim — diduga memiliki peran yang sama dalam pungutan 3 persen pada setiap termin pencairan.
4. SSI, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perkim — turut berperan dalam proses pencairan dana pada SPM tahap pertama.
5. AS, Direktur CV. MKB — diduga sebagai pihak penyedia yang terlibat langsung dalam proyek tersebut.
6. UD. NB-BTW — pihak penyedia lainnya yang turut disebutkan dalam dakwaan dan pertimbangan putusan hakim.

Keenam nama tersebut hingga kini masih menghirup udara bebas tanpa ada tindakan hukum yang menyentuh mereka. Padahal, majelis hakim sudah menyebutkan keterlibatan mereka secara eksplisit dalam putusan persidangan.

Pertanyaannya, apa lagi yang harus ditunggu oleh aparat penegak hukum?

Baca Juga

4 bulan  lalu

Pemda Buol Ajukan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD

170 Redaksi

Publik menilai, jika Kejaksaan Tinggi Gorontalo ingin menjaga marwah hukum dan kepercayaan masyarakat, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Menetapkan keenam nama tersebut sebagai tersangka bukan hanya sebuah langkah hukum yang wajib dijalankan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada aktor yang lolos dari jeratan hukum dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara ini.

Keadilan tidak boleh hanya berhenti pada satu orang. Semua yang terlibat harus diproses!

#gobidik_