Keputusan Desa Sudah Final! Jangan Biarkan Pencopotan Kades Yipilo Jadi Drama Berkepanjangan

Gobidik.com – Pohuwato – Gorontalo, Warga Kecamatan Wanggarasi kembali menunjukkan sikap tegas.

Aliansi Masyarakat Desa Yipilo menggelar aksi unjuk rasa mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar segera menuntaskan proses administratif sebagai dasar pencopotan Kepala Desa Yipilo.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Zasmin Dalanggo, Kritik Pembela Bank BTN Yang Bangun Kesiangan Sampai Tidak Tau Kondisi Lapangan

174 Redaksi

Aksi tersebut bukan tanpa dasar.

Desakan masyarakat merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno resmi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah disepakati seluruh anggota dan secara tegas merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa Yipilo.

Artinya, keputusan kelembagaan desa sudah jelas dan tidak menyisakan ruang tafsir.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Langkah Strategis Pemkab Buol: Distribusi Sarpras BLK ‘Buol Hebat’ Demi Tenaga Kerja Kompetitif

127 Redaksi

Dalam jalannya aksi, massa akhirnya memperoleh titik terang setelah Dinas PMD mengeluarkan surat rekomendasi resmi pencopotan yang telah disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pohuwato sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK).

Bahkan pihak PMD menyampaikan komitmennya bahwa proses tersebut tinggal menunggu langkah lanjutan dari kepala daerah.

Koordinator Lapangan aksi, Fikri, menegaskan bahwa masyarakat tidak akan membiarkan proses ini berhenti di meja birokrasi.

“Kami meminta Bupati Pohuwato segera mengeluarkan SK pencopotan Kepala Desa Yipilo. Ini keputusan resmi BPD yang mewakili suara masyarakat.

Jangan sampai ada penundaan tanpa alasan yang jelas,” tegas Fikri.

Menurutnya, keterlambatan penerbitan SK berpotensi memicu ketidakpercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menghormati keputusan kelembagaan desa.

“Kalau masih ada keterlambatan, kami siap melaksanakan aksi berjilid.

Ini bentuk keseriusan kami mengawal aspirasi masyarakat,” lanjutnya.

Aliansi Masyarakat Yipilo menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Mereka memastikan akan terus mengawal proses hingga SK pemberhentian benar-benar diterbitkan sebagai bentuk penghormatan terhadap keputusan BPD dan kedaulatan suara masyarakat desa.

Publik kini menunggu: apakah rekomendasi resmi akan segera ditindaklanjuti, atau justru kembali menjadi drama birokrasi yang berlarut-larut di tingkat kabupaten.

#gobidik_