SK Pencopotan Kades Yipilo Tak Kunjung Terbit, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo Ancam Aksi Besar dan Desak Bupati Mundur

Gobidik.com – Pohuwato – Gorontalo, Wanggarasi – Hingga hari ini, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo menilai belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) pencopotan Kepala Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, yang diduga kuat terlibat perselingkuhan dengan salah satu aparat desa.

Padahal sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah menyampaikan rekomendasi resmi berdasarkan hasil rapat pleno BPD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati Pohuwato.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Antisipasi Rabies, Pemkab Buol Gencarkan Edukasi ke Masyarakat

178 Redaksi

Namun hingga kini, rekomendasi tersebut belum juga ditindaklanjuti secara administratif melalui penerbitan SK pemberhentian.

Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo, Fikri Papempang, menegaskan bahwa keterlambatan ini tidak bisa lagi ditoleransi dan dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi masyarakat serta hasil proses kelembagaan desa.

“Sampai hari ini belum ada kejelasan terkait SK pencopotan Kepala Desa Yipilo. Ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap rekomendasi resmi dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan secara sah,” tegas Fikri.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Pemkab Buol Perkuat Penanganan Anak Tidak Sekolah, Bunda PAUD Hadiri Rakor Provinsi Sulteng

194 Redaksi

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal proses tersebut, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kantor Bupati Pohuwato pada besok hari sebagai tekanan politik dan moral terhadap pemerintah daerah.

Dalam aksi tersebut, massa akan membawa dua tuntutan utama:

Mendesak Bupati Pohuwato segera menerbitkan SK pencopotan Kepala Desa Yipilo sesuai rekomendasi resmi yang telah dikeluarkan oleh Dinas PMD berdasarkan hasil pleno BPD.

Apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan, maka Aliansi secara tegas meminta Bupati Pohuwato untuk mundur dari jabatannya.

Fikri menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk komitmen masyarakat dalam menjaga marwah pemerintahan desa dan memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak akan mundur selangkah pun. Jika tuntutan ini terus diabaikan, maka aksi akan berlanjut dengan skala yang lebih besar.

Ini adalah komitmen kami dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Aliansi Masyarakat dan Pemuda Yipilo memastikan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan resmi dari pemerintah daerah yang berpihak pada hasil rekomendasi kelembagaan desa dan kepentingan masyarakat Yipilo.

#gobidik_