Pengadaan Getor Listrik DLH Kota Gorontalo Diduga Sarat Permainan, Agung Bobihu: Jangan Rampok Uang Rakyat dengan Modus Pengadaan! Oleh: Agung Bobihu
Gobidik.com – Gorontalo – Pengadaan getor sampah listrik roda tiga pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo diduga kuat bermasalah dan sarat permainan. Proyek bernilai miliaran rupiah tersebut memunculkan banyak kejanggalan yang menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.
Mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi kendaraan, persoalan administrasi pengadaan, hingga adanya indikasi perlakuan khusus terhadap pihak penyedia.
Dalam proses pengadaan tersebut diduga terdapat perbedaan spesifikasi antara dokumen perencanaan dan barang yang dipesan.
Kendaraan yang seharusnya memiliki spesifikasi tertentu justru berubah dalam pelaksanaan.
Hal ini memunculkan dugaan bahwa proses pengadaan sejak awal sudah diarahkan kepada produk tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas dan kepentingan publik.
Bukan hanya itu, proses penyusunan harga juga diduga tidak dilakukan secara transparan dan profesional.
Publik berhak mempertanyakan bagaimana penentuan harga dilakukan, siapa yang diuntungkan, dan mengapa proses pengadaan terkesan dipaksakan meskipun banyak persoalan mendasar yang muncul di lapangan.
Yang lebih memprihatinkan, keterlambatan pekerjaan yang seharusnya dikenai sanksi justru diduga dibiarkan begitu saja.
Ini menimbulkan kesan adanya pembiaran dan perlindungan terhadap pihak penyedia.
Jika aturan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke rekanan proyek, maka wajar jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses pengadaan pemerintah.
Persoalan lain yang juga patut dipertanyakan adalah tidak jelasnya layanan purna jual terhadap kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat tersebut.
Pengadaan pemerintah seharusnya tidak hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi juga menjamin kualitas, keberlanjutan, dan manfaat bagi masyarakat.
Saya menilai proyek ini tidak bisa dianggap sekadar kesalahan teknis atau kelalaian biasa.
Terlalu banyak kejanggalan yang mengarah pada dugaan adanya pengondisian dan permainan dalam proses pengadaan.
Jangan sampai proyek pemerintah dijadikan lahan bancakan segelintir orang yang hanya mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.
Karena itu, saya, Agung Bobihu, menegaskan siap melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu.
Jika ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, pengondisian proyek, atau indikasi korupsi, maka aparat penegak hukum wajib bertindak tegas.
Uang rakyat bukan untuk dimainkan. Pemerintah harus sadar bahwa masyarakat hari ini tidak lagi diam melihat dugaan permainan proyek yang merugikan daerah.
Gorontalo membutuhkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan kelompok tertentu.
#gobidik_
Pos terkait
Trending
- 
- 
- 
Tidak ada komentar