Penertiban Tidak Merata di Pohuwato: Penambang Rakyat Dikejar, PT PETS Dibiarkan, Pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo Dinilai Gagal Melindungi Rakyatnya Sendiri

Gobidik.com, Gorontalo _ Opini : M. Fadli
Kebijakan penertiban tambang di Kabupaten Pohuwato kembali memperlihatkan wajah ketidakadilan yang nyata.

Para penambang rakyat ditertibkan dengan alasan penegakan aturan dan lingkungan, namun di saat yang sama korporasi besar seperti PT PETS terkesan dibiarkan beroperasi tanpa tindakan tegas yang sebanding.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan Viral, Polres Luwuk dan Resmob Tompotika Diminta Bertindak Tegas

157 Redaksi

Kondisi ini memunculkan kekecewaan mendalam dan kemarahan publik, karena pemerintah seolah hanya menunjukkan keberanian kepada rakyat kecil, bukan kepada perusahaan besar.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo dinilai tidak becus dalam menangani konflik tambang yang terjadi.

Alih-alih menjadi penengah yang adil, mereka justru memunculkan kesan keberpihakan yang berat sebelah.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Haru Sidang Skripsi di Universitas Trisakti, Astri Aulia Anwar Wujudkan Mimpi dan Doa Keluarga

188 Redaksi

Publik mulai menilai seakan-akan mereka telah berkoalisi dengan kepentingan PGP dan perusahaan, sementara rakyat — khususnya para penambang rakyat — dijadikan tumbal kebijakan.

Padahal, rakyat hanyalah bagian dari korban kebijakan yang tidak pernah serius memastikan keadilan bagi semua pihak.

Lebih ironis lagi, Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk sebagai solusi justru tidak menghadirkan apa-apa selain rapat, seremonial, dan pembahasan yang tak berujung.

Tidak ada langkah konkret, tidak ada keberanian politik, dan tidak ada kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan.

Akhirnya publik menilai Pansus hanya memboroskan anggaran tanpa memberikan dampak nyata.

Jika penambang rakyat dengan mudah dicap sebagai perusak lingkungan, maka pertanyaan besar harus ditujukan kepada PT PETS.

Apakah perusahaan besar otomatis steril dari tudingan kerusakan? Apakah lingkungan hanya penting ketika berhadapan dengan rakyat kecil? Jika pemerintah benar-benar peduli pada keberlanjutan lingkungan, maka penertiban rakyat harus dibarengi dengan audit menyeluruh terhadap AMDAL perusahaan.

Jangan ada standar ganda. Jangan ada keberanian yang hanya tumbuh ketika berhadapan dengan yang lemah.

Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD bangun dari kenyamanan politik dan kembali kepada mandat utama mereka: melindungi rakyatnya sendiri, bukan menjaga kepentingan korporasi.

Jika keadilan tidak ditegakkan secara merata, maka yang hancur bukan hanya lingkungan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap negara.

M.fadli #gobidik_