PKB–BBNKB GORONTALO “TIDAK MEMADAI” M. Fadli: Jangan-Jangan Ada Pembiaran Sistemik?

Gobidik.com – Gorontalo – Temuan BPK RI, terhadap pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Gorontalo memicu reaksi keras dari aktivis Gorontalo, M. Fadli.

BPK secara tegas menyebut pengelolaan pendapatan PKB dan BBNKB “tidak memadai.” Bagi M. Fadli, frasa itu bukan sekadar catatan teknis, melainkan sinyal bahaya terhadap integritas pengelolaan ratusan miliar rupiah uang rakyat.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Negara Keroyok Krisis Pangan, Publik Soroti Efektivitas Penanganan dan Stabilitas Harga

298 Redaksi

“Ini bukan soal administrasi kecil. Ini menyangkut potensi kebocoran PAD.

Kalau sistemnya tidak memadai, siapa yang menjamin tidak ada permainan di dalamnya?” tegas M. Fadli.

Rawan Manipulasi dan Kebocoran

Baca Juga

3 bulan  lalu

Dua Penambang Tewas di Parimo, Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng Soroti Peran Pengawasan ESDM

298 Redaksi

PKB dan BBNKB adalah tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Sistem yang lemah membuka ruang:

Pengurangan nilai penetapan pajak

Ketidaksinkronan data kendaraan

Perbedaan antara sistem dan realisasi kas

Celah negosiasi tidak resmi

Jika pengendalian internal tidak kuat, maka potensi under-reporting bukan lagi asumsi, melainkan risiko nyata.

⚖️ Bisa Naik ke Ranah Pidana

M. Fadli mengingatkan bahwa apabila kelemahan ini menyebabkan kerugian keuangan daerah, maka konsekuensinya tidak berhenti di meja administrasi.

Hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20/2001, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara/daerah.

“Kalau ini hanya kelalaian, segera perbaiki.

Tapi kalau ada unsur kesengajaan atau pembiaran demi keuntungan pihak tertentu, maka aparat penegak hukum wajib turun tangan,” ujar M. Fadli.

Siapa Bertanggung Jawab?

M. Fadli mempertanyakan:

Mengapa sistem bisa dinilai tidak memadai oleh auditor negara?

Siapa yang mengawasi sinkronisasi data dan validasi pajak?

Apakah ada audit forensik terhadap sistem aplikasi?

Berapa potensi kehilangan PAD akibat kelemahan ini?

“Jangan sampai istilah ‘tidak memadai’ ini menjadi pintu masuk skandal yang lebih besar. Publik berhak tahu kebenarannya,” tegasnya.

Desakan Tegas

M. Fadli mendesak:

Audit IT forensik menyeluruh

Publikasi transparan target dan realisasi PKB–BBNKB

Pemeriksaan pertanggungjawaban pejabat terkait

Jika ada indikasi mens rea, segera proses hukum

“Setiap rupiah pajak kendaraan adalah uang rakyat. Jika ada kebocoran dan itu dibiarkan, maka itu bukan lagi kelalaian biasa itu pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.”

#gobidik_