Wakil Ketua I DPRD Buol Karmin O.Y. Kaimo Pimpin RDP Sengketa Lahan, Dorong Penyelesaian Terukur dan Berkeadilan
Gobidik.com – Buol – Sulawesi Tengah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buol, Karmin O.Y. Kaimo, S.Ag., memimpin langsung pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan berbagai pihak terkait dalam upaya penyelesaian sengketa lahan yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Buol pada Kamis (25/6/2026) tersebut menghadirkan unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pihak perusahaan, serta perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pogogul.
RDP ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus mencari titik temu atas permasalahan lahan yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Menjembatani Kepentingan dan Aspirasi
Dalam arahannya, Karmin O.Y. Kaimo, S.Ag., menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
Ia menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara terbuka, objektif, serta mengedepankan asas keadilan.
“Forum RDP ini merupakan ruang dialog bersama untuk mencari solusi terbaik.
Semua pihak harus menyampaikan data dan fakta secara jelas agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
Fokus pada Kepastian Hukum Lahan
Dalam pembahasan, sejumlah poin krusial mengemuka, di antaranya terkait status kepemilikan lahan, batas wilayah administrasi, serta legalitas dokumen yang dimiliki masing-masing pihak.
Perwakilan pemerintah kecamatan dan desa menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk dinamika sosial yang terjadi akibat sengketa tersebut.
Sementara pihak perusahaan memberikan penjelasan terkait dasar hukum pengelolaan lahan yang mereka miliki.
Di sisi lain, KPH Pogogul turut memaparkan aspek tata kelola kawasan hutan yang menjadi bagian dari objek sengketa.
Dorong Verifikasi Lapangan
RDP menghasilkan sejumlah rekomendasi awal, salah satunya perlunya verifikasi lapangan secara menyeluruh guna memastikan keabsahan data yang disampaikan dalam forum.
Karmin menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses ini hingga menghasilkan keputusan yang jelas dan tidak menimbulkan konflik baru.
“Langkah selanjutnya adalah peninjauan langsung di lapangan agar semua pihak mendapatkan gambaran yang objektif. DPRD berkomitmen mengawal sampai tuntas,” ujarnya.
Komitmen Penyelesaian Berkeadilan
Rapat yang berlangsung sejak pukul 10.00 WITA tersebut berjalan dinamis dengan berbagai masukan dari peserta.
DPRD Buol menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan.
Melalui forum RDP ini, diharapkan tercipta solusi yang tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan kepentingan masyarakat luas.
#gobidik_
Pos terkait
- 
- 
- 
Tidak ada komentar