Aktivis Mahasiswa Diduga Ditampar di BKD Gorontalo, Kepala Instansi Bungkam: Arogansi Birokrasi Dipertontonkan di Ruang Negara
Gobidik.com-Gorontalo- Ruang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik dan dialog beradab, justru diduga berubah menjadi arena kekerasan. Seorang aktivis mahasiswa mengaku mendapat perlakuan kasar berupa tamparan dari salah satu staf pimpinan BKD saat berlangsung diskusi mengenai nasib Guru Honorer Non Database.
Tindakan tersebut bukan hanya mencederai korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mencoreng wibawa institusi negara. Lebih memalukan, dugaan kekerasan itu disebut terjadi tepat di hadapan Kepala BKD Provinsi Gorontalo. Namun hingga insiden berlangsung, tidak ada teguran, tidak ada peleraian, tidak ada sikap korektif. Pembiaran telanjang ini memunculkan pertanyaan serius: apakah kekerasan telah menjadi praktik yang dinormalisasi di tubuh birokrasi?
Peristiwa itu terjadi saat mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait ketidakpastian status Guru Honorer Non Database kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh kebijakan negara. Alih-alih mendapatkan penjelasan substansial, forum diskusi justru berubah menjadi ajang intimidasi. Seorang staf BKD diduga memilih jalan kekerasan, seolah kritik dan pertanyaan adalah ancaman yang harus dibungkam.
“Tamparan itu dilakukan di depan pimpinan. Tapi tidak ada reaksi apa pun. Tidak ada teguran, tidak ada klarifikasi. Seakan-akan kekerasan itu sah dan dibenarkan,” ujar korban.
Sikap diam Kepala BKD tidak bisa ditafsirkan sebagai kelalaian semata. Pembiaran tersebut merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan yang serius dan patut dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Pimpinan instansi tidak hanya bertanggung jawab atas kebijakan, tetapi juga atas etika, budaya kerja, dan keselamatan setiap warga negara yang berada di ruang institusi negara.
Kalangan mahasiswa menilai, insiden ini menegaskan wajah arogan birokrasi yang alergi terhadap kritik dan antidemokratis. Kekerasan yang terjadi di ruang resmi pemerintahan adalah pelanggaran serius terhadap prinsip pelayanan publik, nilai-nilai reformasi birokrasi, serta etika Aparatur Sipil Negara.
Lebih jauh, kasus ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Jika di ruang pemerintahan seseorang bisa ditampar tanpa konsekuensi, lalu di mana letak jaminan keamanan bagi rakyat?
Mahasiswa dan aktivis mendesak Gubernur Provinsi Gorontalo serta instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan, membuka investigasi terbuka, dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan maupun pimpinan yang melakukan pembiaran. Tanpa tindakan tegas, praktik kekerasan dan arogansi birokrasi akan terus dipelihara sebagai budaya.
Insiden ini menjadi alarm keras: birokrasi yang menutup telinga terhadap aspirasi rakyat, dan memilih kekerasan sebagai respons, sesungguhnya sedang mempertontonkan kegagalan moral negara di hadapan publik.
M.fadli #gobidik_
Pos terkait
Trending
- 
- 
- 
Tidak ada komentar