AKTIVIS M. FADLI: PENAS 2026 JANGAN JADI PESTA SEREMONIAL DI ATAS KONFLIK PETANI DAN NELAYAN
Gobidik.com – Bualemo – Pohuwato – Gorontalo, Pekan Nasional (PENAS) 2026 yang akan digelar di Gorontalo digadang-gadang sebagai momentum kebangkitan sektor pertanian dan perikanan.
Namun bagi aktivis lingkungan Gorontalo, M. Fadli, event nasional ini tidak boleh hanya menjadi panggung megah penuh seremoni, sementara konflik rakyat kecil terus dibiarkan tanpa penyelesaian.
Menurut M. Fadli, hingga hari ini pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum menunjukkan ketegasan dalam menyelesaikan konflik konkret yang dialami petani dan nelayan.
“Jangan bicara soal kedaulatan pangan di panggung PENAS, kalau konflik petani di daerah sendiri tidak mampu diselesaikan,” tegasnya.
Ia menyoroti konflik petani tebu di Boalemo yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Persoalan antara petani dan perusahaan terkait lahan dan pola kemitraan dinilai berlarut-larut tanpa solusi berkeadilan.
Petani berada dalam posisi tawar yang lemah, sementara negara seolah absen memberikan perlindungan maksimal.
Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pohuwato.
Sejumlah persoalan petani terkait konflik lahan, distribusi bantuan, hingga keberpihakan kebijakan dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh.
Di sektor kelautan, nelayan masih bergulat dengan tingginya biaya operasional, ketidakstabilan harga hasil tangkapan, dan lemahnya perlindungan wilayah tangkap.
M. Fadli menilai, jika persoalan-persoalan mendasar ini tidak diselesaikan sebelum PENAS 2026 digelar, maka event nasional tersebut berisiko menjadi simbol ironi.
“Jangan sampai tamu nasional datang melihat panggung besar dan spanduk keberhasilan, sementara di desa-desa, petani masih berkonflik dan nelayan masih menjerit,” ujarnya keras.
Ia menegaskan bahwa PENAS 2026 harus menjadi titik balik penyelesaian konflik agraria dan penguatan perlindungan nelayan.
Bukan sekadar ajang pencitraan politik atau proyek jangka pendek yang hanya meninggalkan dokumentasi foto dan laporan seremonial.
“Petani dan nelayan tidak butuh tepuk tangan.
Mereka butuh keberpihakan nyata, kepastian hukum, dan keberanian pemerintah untuk berdiri di sisi rakyat,” tutup M. Fadli.
Jika pemerintah gagal menjadikan PENAS 2026 sebagai momentum perubahan substansial, maka sejarah akan mencatatnya sebagai pesta besar di tengah konflik yang tak kunjung diselesaikan.
M.Fadli #gobidik_
Pos terkait
Trending
- 
- 
- 
Tidak ada komentar