Gobidik.com – Gorontalo – Aktivis daerah Fikri Abdullah melontarkan kritik keras terhadap pola percepatan perbaikan jalan di Gorontalo yang baru dilakukan menjelang pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS).
Ia menilai langkah tersebut bukan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyat, melainkan indikasi kuat praktik pembangunan yang berorientasi pencitraan sesaat.
Menurut Fikri, selama bertahun-tahun masyarakat dipaksa bertahan dengan jalan rusak, berlubang, dan membahayakan keselamatan.
Namun ketika daerah akan dikunjungi tamu nasional dan pejabat VVIP, pemerintah tiba-tiba menunjukkan kemampuan bekerja cepat.
“Ini bukan kebetulan. Ini pola lama: rakyat dibiarkan menderita, tapi begitu ada tamu pusat datang, jalan langsung dikebut.
Pertanyaannya jelas pemerintah ini bekerja untuk rakyat atau bekerja untuk menjaga muka di depan tamu?” tegas Fikri.
Ia menyebut percepatan proyek menjelang agenda nasional sebagai indikasi kuat pembangunan yang reaktif, tidak jujur secara perencanaan, dan sarat kepentingan pencitraan politik.
“Kalau sekarang bisa cepat, berarti selama ini bukan tidak mampu tapi tidak mau. Dan itu bentuk pengabaian terhadap hak rakyat,” ujarnya tajam.
Fikri juga memperingatkan bahwa proyek yang dikerjakan secara terburu-buru menjelang event besar berpotensi menjadi proyek instan yang hanya kuat secara tampilan, tetapi lemah secara kualitas.
“Jangan sampai jalan diperbaiki hanya untuk dilewati tamu negara sehari dua hari, lalu setelah itu rusak lagi dan rakyat kembali jadi korban.
Ini bukan pembangunan, ini kosmetik politik!” katanya keras.
Ia menuntut pemerintah membuka secara terang-benderang seluruh informasi terkait anggaran, kontraktor pelaksana, metode pekerjaan, hingga tenggat penyelesaian proyek.
Jika tidak ada transparansi, maka publik berhak menduga kuat ada kepentingan lain di balik percepatan tersebut.
“Rakyat bukan penonton yang hanya dipanggil saat Gorontalo jadi panggung nasional.
Rakyat pemilik daerah ini.
Jangan tunggu tamu datang baru pura-pura peduli!” tegasnya lagi.
Fikri bahkan mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal proyek-proyek percepatan tersebut agar tidak berubah menjadi proyek pencitraan menjelang event nasional yang mengorbankan kepentingan rakyat jangka panjang.
“Kalau pemerintah terus bekerja karena sorotan kamera, bukan karena kebutuhan rakyat, maka publik wajib bersuara. Jangan biasakan rakyat hanya diperhatikan saat pejabat pusat datang!”
#gobidik_
Tidak ada komentar