
Gobidik.com – Buol, Sulawesi Tengah – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Buol, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Surya Wisata ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
FGD ini bertujuan meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan sekaligus mendorong kualitas data ekonomi yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah dan nasional.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun untuk memotret kondisi riil perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi X DPR RI Dr. Hj. Nilam Sari Lawira, S.P., M.P., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buol Syarif Pusadan, S.E., M.Si., Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sulawesi Tengah Imron Taufik J. Musa, S.Si., M.Si., serta jajaran BPS, akademisi, HIPMI, pelaku UMKM, mahasiswa, dan berbagai mitra strategis lainnya.
Dalam sambutannya, Imron Taufik J. Musa menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait pentingnya data ekonomi.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini capaian pendataan di Kabupaten Buol telah mencapai sekitar 72 persen, bahkan melampaui rata-rata provinsi.
“BPS menargetkan pendataan lapangan selesai pada 17 Agustus 2026, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kualitas data hingga 31 Agustus 2026, dengan target rilis hasil sensus pada Desember 2026,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan sensus kali ini menjadi sangat penting mengingat struktur perekonomian yang terus mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir.
Selain sektor perdagangan, jasa, dan industri, sensus juga mencakup ekonomi digital, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, hingga ekonomi biru yang terus berkembang.
Sensus Ekonomi 2026 mencatat seluruh aktivitas usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, guna menghasilkan data yang komprehensif dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Selain itu, BPS juga menekankan bahwa pelaksanaan sensus kini telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan.
Proses ini diharapkan mampu mempercepat pengolahan data sekaligus menjaga kualitas informasi yang dihasilkan.
Meski demikian, keberhasilan sensus tetap membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dan dukungan berbagai pihak.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan seluruh stakeholder dapat memperkuat komitmen bersama dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, demi terwujudnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Buol dan Indonesia secara umum.
#gobidik_
Tidak ada komentar