Kelalaian Kapus Sipatana, Kadinkes Kota Gorontalo Dinilai Harus Turut Bertanggung Jawab

Gobidik.com-Gorontalo, Kelalaian yang terjadi di Puskesmas Sipatana hingga merenggut nyawa, kini menjadi perhatian publik secara luas. Meski Pemerintah Kota Gorontalo bergerak cepat dengan menonjobkan Kepala Puskesmas Sipatana, sorotan terhadap pihak lain yang memiliki kewenangan dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak dapat dihindarkan.

Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Sandi, turut memberikan pernyataan tegas terkait kasus tersebut.
“Publik baru-baru ini digemparkan dengan kelalaian salah satu puskesmas di Kota Gorontalo, yaitu Puskesmas Sipatana. Merenggangnya nyawa akibat kelalaian tersebut menjadi perhatian yang cukup besar. Bahkan Pemkot bergerak cepat untuk menonjobkan Kepala Puskesmas Sipatana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi menyebut bahwa persoalan ini bukan hanya tanggung jawab Kapus Sipatana.
“Ada hal yang harus publik ketahui. Bahwa kelalaian tersebut seharusnya juga menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kota. Sebab pada saat kejadian, Kadinkes menginstruksikan seluruh puskesmas mengikuti event peringatan HKN, sehingga instrumen penting seperti sopir ambulans tidak dalam keadaan siaga,” tegasnya.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Pelaku Penganiayaan menyerah kan diri dan sudah berhasil diaman kan, Korban Kritis di ICU

197 Redaksi

Sandi menambahkan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh.
“Jangan sampai Kadinkes hanya mencuci tangan atas penonjoban Kapus Sipatana. Keadilan harus ditegakkan untuk seluruh pihak yang lalai,” tandasnya.

*Pernyataan Sikap Resmi Senat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo*

Sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen terhadap penegakan hukum, Senat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menyatakan sikap sebagai berikut:

Baca Juga

6 bulan  lalu

Proyek Rekonstruksi pengamanan Pantai Busak 1 Disorot: Diduga Abai Standar point 5. K3 dan Gunakan pasir Material Tanpa Izin Galian C

198 Redaksi

Mendesak Pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan manajemen Dinas Kesehatan Kota Gorontalo.

Meminta DPRD Kota Gorontalo menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, termasuk melakukan pemanggilan resmi Kadinkes Kota untuk memberikan keterangan terkait instruksi yang dikeluarkan pada hari kejadian.

Menuntut pertanggungjawaban moral, administratif, dan hukum dari semua pihak yang diduga lalai dalam kejadian tersebut.

Mendorong penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan tanpa tebang pilih, demi terciptanya keadilan bagi korban dan keluarga.

Mengawal kasus ini secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen akademik dalam menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex). Ketika pelayanan kesehatan gagal memberikan jaminan keselamatan, maka negara harus hadir memastikan akuntabilitas ditegakkan,” tegas Sandri dalam pernyataan penutupnya.

#Gobidik_