Agung Puluhulawa Soroti Polemik Gubernur vs Rakyat : “Rakyat butuh Solusi bukan kolusi”
Gobidik.com – Gorontalo, Polemik antara Gusnar Ismail dengan masyarakat penambang terus memantik reaksi dari berbagai kalangan, serta berbagai konsolidasi dari beberapa lapisan elemen.
Kali ini, suara kritis datang dari aktivis muda Gorontalo, Agung Puluhulawa, yang menilai pemerintah daerah perlu menghadirkan keseimbangan antara penegakan hukum dan tanggung jawab sosial terhadap rakyat kecil.
Agung menegaskan bahwa sikap tegas pemerintah dalam menertibkan tambang ilegal memang penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.
Namun, menurutnya, pendekatan tersebut tidak boleh berhenti pada penindakan semata tanpa menghadirkan jalan keluar yang konkret bagi masyarakat.
“Negara tidak boleh absen dalam kondisi seperti ini. Ketika tambang ilegal ditutup, maka di saat yang sama pemerintah wajib memastikan ada solusi nyata bagi rakyat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut,” tegas Agung.
Ia menyoroti bahwa ribuan penambang tradisional di Gorontalo bukanlah pelaku kejahatan, melainkan masyarakat yang terpaksa mencari nafkah di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada legalitas tanpa memperhatikan aspek ekonomi dinilai berpotensi memperdalam krisis sosial.
Lebih lanjut, Agung juga mengingatkan agar proses percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak menjadi sekadar wacana administratif.
Ia menilai langkah tersebut harus dipercepat secara serius dan transparan agar masyarakat bisa segera bekerja secara legal tanpa rasa was-was.
“Rakyat hari ini tidak butuh janji.
Mereka butuh kepastian.
Jangan sampai proses legalisasi ini berlarut-larut, sementara dapur mereka sudah tidak berasap,” ujarnya.
Di sisi lain, Agung turut menyinggung kehadiran perusahaan besar di sektor pertambangan yang harus diawasi secara ketat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya keras terhadap rakyat kecil, namun lunak terhadap korporasi.
“Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Jika rakyat ditertibkan, maka perusahaan besar juga harus diawasi secara serius, baik dari sisi AMDAL maupun komitmen terhadap tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Agung menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa rakyat Gorontalo tidak menolak aturan, namun menginginkan keadilan yang berpihak.
“Ini bukan soal melawan pemerintah.
Ini soal keberpihakan. Rakyat berharap solusi, bukan kolusi. Pemerintah harus hadir sebagai jalan keluar, bukan sekadar pemberi larangan,” pungkasnya.
Polemik ini diperkirakan masih akan terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kejelasan izin dan keberlanjutan ekonomi di sektor pertambangan rakyat.
#gobidik_
Pos terkait
- 
- 
- 
Tidak ada komentar