Peresmian Posbankum Sulteng, Komitmen Negara Hadirkan Keadilan Hingga Desa
Gobidik.com – Palu – Sulawesi Tengah, Pemerintah pusat kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan akses keadilan hingga ke pelosok desa.
Hal tersebut ditandai dengan Peresmian Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung pada Rabu, 4 Februari 2026, di Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah.
Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., didampingi Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol. Dr. (HC) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.
Peresmian POSBANKUM Sulteng menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat desa, khususnya kelompok rentan yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses terhadap bantuan dan pendampingan hukum.
Negara Hadir Lindungi Masyarakat Desa
Dalam sambutannya, Menteri Desa PDT H. Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran POSBANKUM di tingkat provinsi dan desa merupakan bentuk nyata negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat desa.
“POSBANKUM adalah instrumen penting untuk memastikan masyarakat desa tidak berjalan sendiri ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus hadir, melindungi, dan mendampingi rakyat hingga ke akar rumput,” ujar Yandri.
Ia juga menekankan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional, sehingga penguatan literasi dan perlindungan hukum di desa menjadi prioritas utama pemerintah.
Sinergi Hukum dan Pembangunan Desa
Sementara itu, Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa keberadaan POSBANKUM di Sulawesi Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini.
“POSBANKUM tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, hukum dapat menjadi alat perlindungan, bukan sekadar penindakan,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi antara Kementerian Hukum, Kementerian Desa, dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam menciptakan keadilan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan Pemberantasan Narkoba di Desa
Kehadiran Kepala BNN RI Komjen Pol. Dr. (HC) Suyudi Ario Seto dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya peran POSBANKUM dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah pedesaan.
BNN, lanjutnya, siap bersinergi dengan pemerintah desa dan pendamping desa untuk menciptakan desa yang bersih dari narkoba serta memiliki ketahanan hukum dan sosial yang kuat.
Harapan untuk Sulawesi Tengah dan Indonesia
Peresmian POSBANKUM Sulteng ini disambut positif oleh berbagai pihak, karena dinilai sebagai langkah progresif dalam membangun sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Dengan beroperasinya POSBANKUM, masyarakat diharapkan dapat memperoleh:
Akses konsultasi hukum gratis
Pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu,
Edukasi dan literasi hukum di tingkat desa.
Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol kuat sinergi lintas kementerian dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, berdaulat, dan berdaya dari desa.
#gobidik_
Pos terkait
Trending
- 
- - 
Tidak ada komentar