Sorotan DPRD Sulteng atas Respons ESDM dalam Tragedi Tambang Parigi Moutong, Publik Desak Evaluasi Menyeluruh

waktu baca 2 menit
Senin, 16 Feb 2026 15:24 257 Redaksi

Gobidik.com – Palu – Sulawesi Tengah, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa meninggalnya dua pekerja tambang di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Moutong.

Ia menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan di daerah.

Dalam keterangannya kepada awak media, Safri menegaskan bahwa keselamatan pekerja merupakan prioritas utama dalam setiap aktivitas pertambangan, baik yang berskala perusahaan maupun pertambangan rakyat.

“Kita semua berduka atas peristiwa ini.

Keselamatan dan perlindungan pekerja adalah hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tragedi ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak,” ujarnya.

Fokus pada Evaluasi dan Kemanusiaan
Safri menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam merespons situasi duka.

Menurutnya, polemik administratif terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) seharusnya tidak mengesampingkan empati terhadap keluarga korban.

Ia mendorong agar pemerintah daerah bersama instansi teknis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, kepatuhan perizinan, serta standar keselamatan kerja di sektor pertambangan.

“Administrasi memang penting, tetapi yang lebih utama adalah memastikan tidak ada lagi korban jiwa di kemudian hari. Pengawasan dan pembinaan harus diperkuat,” tambahnya.

Desakan Penguatan Pengawasan
Tragedi ini kembali membuka ruang diskusi publik mengenai pengelolaan tambang rakyat di Sulawesi Tengah.

Sejumlah pihak menilai perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat pengawasan, serta masyarakat setempat dalam memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi dan mengutamakan aspek keselamatan.

Pengamat kebijakan publik di Palu menilai bahwa sektor pertambangan rakyat memiliki kontribusi ekonomi signifikan bagi masyarakat, namun tetap membutuhkan tata kelola yang terstruktur dan transparan agar tidak menimbulkan risiko keselamatan maupun persoalan hukum di kemudian hari.

Komitmen DPRD untuk Pengawasan
Komisi III DPRD Sulteng menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan resmi serta memastikan langkah perbaikan segera dilakukan.

DPRD juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akan memastikan ada tindak lanjut konkret. Keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tegas Safri.

Harapan untuk Perbaikan Sistem
Peristiwa di Parigi Moutong menjadi pengingat bahwa sektor pertambangan, khususnya tambang rakyat, memerlukan pengawasan yang konsisten dan pembinaan berkelanjutan.

Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi teknis, meningkatkan sosialisasi standar keselamatan kerja, serta memberikan pendampingan yang tepat kepada para penambang.

Di tengah duka yang menyelimuti keluarga korban, publik berharap tragedi ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola pertambangan di Sulawesi Tengah, sehingga sektor ini tetap produktif sekaligus aman bagi seluruh pekerja.

#gobidik_

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

    LAINNYA