Gobidik.com – Gorontalo – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan.
Berulangnya keluhan masyarakat dinilai menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo belum berhasil membangun sistem pelayanan yang transparan, mudah dipahami, dan dipercaya publik.
Aktivis mahasiswa, M. Fadli, menilai bahwa akar persoalan bukan hanya terletak pada sistem seleksi, melainkan pada lemahnya sosialisasi dan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar mengedepankan transparansi, seharusnya ruang kebingungan dan keluhan masyarakat dapat diminimalkan.
“Setiap tahun masyarakat mengeluhkan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan.
Transparansi tidak cukup hanya diklaim, tetapi harus dapat dibuktikan dan dirasakan oleh masyarakat,” tegas M. Fadli.
Ia mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan SPMB sebelumnya dirinya menerima pengaduan dari orang tua seorang calon siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan prestasi, namun tidak diterima di salah satu SMK. Menurutnya, kasus tersebut memperlihatkan pentingnya penjelasan yang terbuka mengenai mekanisme dan dasar hasil seleksi agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Ketika siswa berprestasi tidak diterima dan orang tua tidak memperoleh penjelasan yang memadai, wajar apabila publik mempertanyakan apakah seluruh proses telah berjalan secara transparan.
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan data dan keterbukaan, bukan sekadar pernyataan normatif,” ujarnya.
M. Fadli mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo untuk membuka evaluasi secara terbuka, menyampaikan informasi yang lebih jelas mengenai mekanisme seleksi, serta memastikan seluruh proses SPMB dapat diawasi oleh publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi yang nyata, bukan sekadar slogan.
“SPMB adalah pintu masuk masa depan generasi muda.
Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi kebingungan, ketidakjelasan, ataupun kesan bahwa masyarakat dibiarkan mencari jawaban sendiri.
Pemerintah harus menjawab kritik ini dengan pembenahan yang nyata, bukan dengan pembelaan yang berulang,” tutup M. Fadli.
#gobidik_
Tidak ada komentar