Banjir dan Tertundanya THR-TPP di Buol, Mahasiswa Desak Ketegasan dan Transparansi Pemerintah
Gobidik.com – Buol – Sulawesi Tengah, Banjir yang melanda wilayah Kota Buol pada Minggu 15 Maret 2026, kembali membuka mata publik tentang lemahnya tata kelola lingkungan dan infrastruktur di daerah.
Peristiwa yang disebut sebagai salah satu yang terparah ini tidak bisa lagi dianggap sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan cerminan nyata dari kelalaian yang terus dibiarkan.
Sejumlah masyarakat menyoroti buruknya sistem drainase, menyusutnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan, serta hilangnya hutan sebagai benteng alami.
Kondisi ini dinilai sebagai akumulasi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
Di tengah situasi tersebut, persoalan lain yang tak kalah krusial turut mencuat, yakni belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di Kabupaten Buol.
Padahal, Lebaran semakin dekat dan kebutuhan masyarakat terus meningkat, Keterlambatan ini memicu keresahan.
ASN bukan menuntut kemewahan, melainkan hak yang seharusnya diberikan tepat waktu.
Keterlambatan ini memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan aparaturnya sendiri.
Menanggapi hal tersebut, Moh Azhar Laindjong, mahasiswa asal Kabupaten Buol yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sekaligus anggota Solidaritas Intelektual Gorontalo Aktivis (SIGA), menyampaikan kritik keras dan tanpa kompromi.
“Ini bukan lagi soal keterlambatan biasa, ini bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengurus hak Pegawai Sipil.
Jangan sampai pemerintah hanya sigap dalam hal-hal yang bersifat seremonial, tetapi lamban ketika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Azhar.
“Publik tidak buta.
Ketika urusan seperti sewa mobil dinas yang sudah Terpakai bisa diproses dengan cepat, Pemasangan Lampu sudah Mulai di Kerjakan, sementara THR dan TPP ASN dibiarkan Terlambat, ini jelas menunjukkan ada yang keliru dalam prioritas.
Pemerintah harus berhenti mencari alasan dan segera bertindak,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih lanjut, Azhar menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus bersembunyi di balik alasan administratif.
“Jika banjir terus berulang tanpa solusi konkret, dan hak Pegawai Sipil terus terlambat tanpa kejelasan, maka yang dipertanyakan adalah kapasitas dan keseriusan pemerintah itu sendiri.
Maka dari itu Evaluasi harus dilakukan, bukan sekadar wacana,” tambahnya.
Ia juga mendesak agar pemerintah segera memberikan kejelasan resmi terkait pencairan THR dan TPP Bukan Hanya menyampaikan Akan Segera cair, serta langkah konkret dalam penanganan banjir, Dengan Memperbaiki Drainase-Drainase Sampai Ke pelosok-pelosok Desa.
Jangan biarkan masyarakat hidup dalam ketidakpastian, Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan diam.
Transparansi dan tindakan nyata adalah harga mati.
Sinergi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Sebagai Penentu Kebijakan dan Solusi bagi Kepentingan Masyarakat. “tutup Azhar.
#gobidik_
Pos terkait
Trending
- 
- 
- 
Tidak ada komentar