DPRD Buol Gelar Paripurna Pandangan Fraksi, Soroti Akuntabilitas APBD 2025 dan Raihan Opini WTP ke-10
Gobidik.com – Buol – Sulawesi Teengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Buol mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Kantor DPRD Kabupaten Buol, di laksakan pada Selasa (23/6/2026).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buol, Karmin O.Y. Kaimo, S.Ag, didampingi Wakil Ketua II Ahmad R. Kuntuamas. Turut hadir Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., bersama sejumlah pejabat eselon II, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Fraksi NasDem Soroti Konsistensi Kinerja dan Evaluasi Tahunan
Pandangan umum fraksi diawali oleh Fraksi Partai NasDem yang disampaikan melalui juru bicaranya, Lae Toni Wangi.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buol atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2025 yang diraih untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Menurut fraksi tersebut, capaian WTP menjadi indikator penting atas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan transparan.
Namun demikian, mereka menekankan agar prestasi tersebut tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen evaluasi tahunan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah secara objektif dan profesional.
Dengan evaluasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah strategis guna memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Tekankan Perbaikan dan Pembelajaran Berkelanjutan Lebih lanjut, Fraksi NasDem mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk menjadikan setiap kekurangan dalam pelaksanaan APBD sebagai bahan pembelajaran.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya dapat lebih efektif, tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Pandangan ini sejalan dengan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan yang memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
DPRD Kabupaten Buol
Rapat Berlanjut dengan Pandangan Fraksi Lain, Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya yang turut memberikan catatan, masukan, serta rekomendasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Seluruh pandangan fraksi tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun jawaban resmi Bupati, sekaligus sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Komitmen Transparansi dan Pembangunan Berkelanjutan
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Buol bersama Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Diharapkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif ini mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buol secara menyeluruh.
#gobidik_
Pos terkait
- 
- 
- 
Tidak ada komentar